Pengertian Pajak dan Contohnya

Pengertian Pajak dan Contohnya – Pajak adalah retribusi wajib yang dibayarkan orang untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Orang yang membayar pajak tidak akan mendapatkan keuntungan dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk keuntungan pribadi.

Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan pemerintah untuk pembangunan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Pengambilan pajak bisa ditegakkan karena diimplementasikan di bawah hukum.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28/2007, Pasal 1, paragraf 1, definisi Pajak merupakan sumbangan wajib kepada negara yang berhutang oleh seseorang atau badan pemaksa di bawah undang-undang, tanpa mendapat remunerasi langsung dan digunakan untuk tujuan negara untuk jumlah maksimal, kemakmuran yang besar rakyat.

Pengertian pajak dan contohnya
Pengertian pajak dan contohnya

Berdasarkan pengertian ini, pajak memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Pajak adalah Wewenang Warga
Ini berarti setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun, ini berlaku hanya untuk warga negara yang sudah memenuhi persyaratan subyektif dan persyaratan obyektif. Yaitu warga yang memiliki penghasilan non kena pajak (PTKP) lebih dari Rp2.050.000 per bulan.

Jika Anda seorang karyawan, baik pegawai swasta atau pegawai pemerintah, dengan total pendapatan lebih dari Rp2 juta, maka Anda diharuskan membayar pajak. Jika Anda seorang pengusaha, maka penghasilan apapun akan dikenakan pajak sebesar 1% dari total pendapatan kotor / bruto (berdasarkan PP 46 tahun 2013).

2. Pajak Paksa untuk Setiap Warga Negara
Jika seseorang sudah memenuhi persyaratan subyektif dan persyaratan obyektif, maka wajib membayar pajak. Dalam UU Perpajakan sudah dijelaskan, jika seseorang sengaja tidak membayar pajak yang harus dibayar, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman pidana.

3. Warga Tidak Diterima Manfaat Langsung
Pajak berbeda dari biaya pengguna. Contoh retribusi: saat parkir diuntungkan, harus membayar sejumlah uang, misalnya ongkos parkir, tapi pajaknya tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara.

Jadi ketika membayar sejumlah pajak tertentu, Anda tidak langsung menerima tunjangan pajak yang dibayarkan, yang akan Anda dapatkan dalam bentuk perbaikan jalan di daerah Anda, fasilitas kesehatan keluarga gratis, beasiswa pendidikan untuk anak-anak Anda, dan sebagainya.

4. Di bawah Ordonansi
Ini berarti bahwa pajak diatur dalam peraturan negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

Baca Juga:  Pengertian Pajak Daerah dan Fungsi serta Cirinya

 

Perspektif Pajak Dari Sisi Ekonomi dan Hukum

Sebagai sumber pendapatan utama negara, pajak memiliki nilai strategis baik dalam perspektif ekonomi maupun hukum. Berdasarkan karakteristik di atas 4, pajak dapat dilihat dari 2 perspektif, yaitu:

a) Pajak dari perspektif ekonomi
Hal ini bisa dinilai dari pergeseran sumber daya dari sektor swasta (warganya) ke sektor publik (masyarakat). Ini memberi ide bahwa pajak menyebabkan 2 situasi harus diubah, yaitu:

Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan pengendalian barang dan jasa.

Kedua, meningkatnya kapasitas keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang menjadi kebutuhan masyarakat.

b) Pajak dari perspektif hukum
Perspektif ini terjadi sebagai akibat adanya ikatan yang timbul dari undang-undang yang menyebabkan kewajiban warga negara untuk menyetor dana tertentu ke negara. Dimana negara memiliki kekuatan untuk memaksa dan pajak digunakan untuk administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa pajak yang terkumpul harus didasarkan pada undang-undang, sehingga menjamin kepastian hukum, baik bagi petugas pajak sebagai pemungut pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

 

Fungsi pajak untuk Negara Bagian dan Masyarakat

Pajak memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara, terutama pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai semua pengeluaran yang diperlukan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Jadi pajaknya memiliki beberapa fungsi, antara lain:

1. Fungsi Anggaran (Budgeter Function)
Pajak merupakan sumber pendapatan keuangan negara dengan mengumpulkan dana atau uang dari pembayar pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang tujuannya menyeimbangkan pengeluaran negara dengan penerimaan negara.

2. Pengaturan Fungsi (Fungsi Regulasi)
Pajak adalah sarana untuk menerapkan atau mengatur kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi. Fungsi yang ditetapkan meliputi:

Pajak bisa digunakan untuk mengendalikan inflasi.
Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
Pajak dapat memberikan perlindungan atau perlindungan barang produksi dalam negeri, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian menjadi lebih produktif.

Baca Juga:  17 Asas Pemungutan Pajak Menurut Para Ahli

3. Fungsi Penyamaan (Distribution Tax)
Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi
Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan kondisi ekonomi, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah memberlakukan pajak tinggi, sehingga jumlah uang beredar bisa dikurangi. Sementara untuk mengatasi krisis ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang beredar bisa ditambah dan deflasi bisa diatasi.

Keempat fungsi pajak di atas adalah fungsi dari pajak umum yang ditemukan di berbagai negara. Bagi Indonesia saat ini pemerintah lebih fokus pada 2 fungsi pajak pertama. Badan Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tanggung jawab kewajiban membayar pajak terletak pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajibannya, sesuai dengan sistem self assessment yang diadopsi dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak, sesuai fungsinya wajib melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, Direktorat Jenderal Perpajakan berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

 

Jenis Pajak yang Dikumpulkan oleh Pemerintah dari Masyarakat

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat atau pembayar pajak, yang bisa diklasifikasikan menurut alam, agensi koleksi, obyek pajak dan subjek pajak.

1. Jenis Pajak Menurut Alam
Dengan sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak tidak langsung dan pajak langsung.

a) Pajak Tidak Langsung
Pajak tidak langsung adalah pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak saat melakukan acara atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dikumpulkan secara teratur, namun hanya dapat dikumpulkan dalam kasus kejadian atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Misalnya: pajak penjualan barang mewah, dimana pajak ini hanya diberikan saat wajib pajak menjual barang mewah.

b) Pajak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang diberikan secara berkala kepada pembayar pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang dilakukan oleh kantor pajak. Dalam surat ketetapan pajak ada jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung oleh seseorang yang terkena dampak wajib pajak dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Misalnya: Pajak Bumi dan Pajak Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan.

Baca Juga:  Jenis Pajak Daerah Yang Wajib Dibayar

2. Jenis-Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Kolektor
Berdasarkan lembaga penagihan, pajak dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak daerah dan pajak negara.

a) Pajak Daerah (Lokal)
Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan hanya terbatas pada rakyat daerah itu sendiri, keduanya dipungut oleh pemerintah provinsi dan daerah. Misalnya: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan banyak lainnya.

b) Pajak Negara Bagian (Pusat)
Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti: Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kantor pemeriksaan pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Misalnya: pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan banyak lainnya.

3. Jenis Pajak Menurut Obyek Pajak dan Perpajakan
Dengan objek dan subjek, pajak dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak obyektif dan pajak subyektif.

a) pajak obyektif
Pajak obyektif adalah pajak yang diturunkan sesuai dengan objeknya. Misalnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, materai, bea impor dan lain sebagainya.

b) Pajak Subyektif
Pajak subyektif adalah pajak yang koleksinya didasarkan pada subjek. Misalnya: pajak penghasilan dan pajak penghasilan.

Seluruh administrasi yang terkait dengan pajak pusat, dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pengadministrasian dengan pajak daerah, dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan atau Kantor Pelayanan Pajak Daerah di bawah Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, tinjauan tentang definisi pajak dan fungsi, mungkin bermanfaat bagi kita semua. Sebagai warga negara kita wajib taat membayar pajak. Sedangkan pemerintah sebagai pengelola harus bisa memanfaatkan pajak semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Semoga kita semua mendapat manfaat dari pajak maksimum.

Tags:
One Comment

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *