Pengertian Pajak Daerah dan Fungsi serta Cirinya

Pengertian Pajak Daerah dan Fungsi serta Cirinya – Pajak Daerah adalah retribusi wajib yang dibayarkan oleh penduduk suatu wilayah tertentu kepada pemerintah daerah yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah dan kepentingan umum. Pajak daerah ini berlaku untuk provinsi dan kabupaten / kota.

Warga yang melakukan pembayaran pajak tidak akan mendapatkan keuntungan dari pajak daerah secara langsung karena akan digunakan untuk tujuan umum seperti jalan, jembatan, lowongan kerja baru, dll., Tidak untuk memenuhi kepentingan individu.

Pajak daerah juga merupakan salah satu sumber APBD yang digunakan pemerintah untuk menjalankan programnya. Pengambilan pajak bisa dipaksakan karena sudah diatur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian pajak daerah
Pengertian pajak daerah

Fungsi Pajak Daerah

1. Fungsi Anggaran
Pajak daerah digunakan untuk pendanaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pembangunan, serta penghematan pemerintah daerah.

2. Pengaturan Fungsi
Pemerintah daerah mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak daerah. Melalui fungsi ini, dana dari pajak daerah dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan ekonomi pemerintah dan mengurangi masalah ekonomi.

3. Fungsi Stabilitas
Pajak daerah yang dana bantuannya terus ada membantu pemerintah untuk menstabilkan harga barang dan jasa sehingga dapat mengurangi inflasi. Namun untuk dapat memenuhi fungsi ini pengumpulan dan penggunaan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien.

4. Fungsi Restorasi Pendapatan
Pajak lokal yang ada digunakan untuk membiayai semua kepentingan publik termasuk membuka lapangan kerja baru sehingga ada pemerataan pendapatan sehingga kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan masyarakat miskin tidak terlalu menonjol.

 

Unsur Unsur Pajak Daerah

1. Subjek Pajak Daerah
Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang berkewajiban membayar atau melakukan kegiatan pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Objek Pajak Daerah
Obyek pajak daerah adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya adalah hotel, restoran, kendaraan bermotor, dll.

3. Tarif Pajak Daerah
Tarif pajak adalah jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan pemilikan objek pajak.

 

Sumber Pajak Daerah

Pajak Daerah dapat berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang dialihkan ke daerah sebagai pajak daerah.
Pajak lokal dipungut hanya di wilayah administratif yang berada di bawah kendali mereka.
Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusah daerah atau untuk membiayai belanja daerah.
Dipilih berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) sehingga bisa dikenakan pada subjek pajak.

Baca Juga:  Jenis Pajak Daerah Yang Wajib Dibayar

Klasifikasi Jenis Jenis Pajak Daerah
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ada beberapa pajak daerah, antara lain:
1. Pajak Provinsi
Pajak Provinsi adalah pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah provinsi tertentu (otoritas tertinggi oleh Gubernur). Ada 5 jenis pajak provinsi:

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan pajak atas semua kendaraan kereta api dan trailer yang digunakan pada semua jenis jalan dan air dan digerakkan oleh peralatan mekanis dalam bentuk motor atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah energi tertentu menjadi energi gerak. Pajak ini harus dibayar di muka dan dikenakan biaya selama 12 bulan atau 1 tahun.

Tarif pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:
Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, 2 persen, lalu kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5 persen dan kenaikan 0,5 persen untuk kepemilikan masing-masing kendaraan bermotor.
Untuk kepemilikan kendaraan bermotor oleh instansi, tarif pajaknya 2%.
Untuk kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50 persen.
Kepemilikan kendaraan bermotor adalah 0,20 persen.

b. Transfer Judul Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Judul Kendaraan Bermotor Tugas adalah pajak daerah yang dikenakan atas pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor dari satu pihak ke pihak lainnya karena penjualan, pertukaran, hibah, warisan, atau pendapatan ke dalam badan usaha.

Tarif untuk Judul Kendaraan Bermotor meliputi:
Untuk serangan pertama 10 persen, yang kedua dan seterusnya dari serangan pertama.
Khusus untuk kendaraan alat berat yang tidak menggunakan jalan umum, untuk penyerahan pertama sebesar 0,75 persen dan seterusnya sebesar 0,075%.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan atas semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor baik itu di atas air atau di darat. Periode pajak adalah sebulan penuh.

Tarif pajak normal adalah 5 persen kecuali ada kenaikan harga minyak dunia sehingga ada keputusan presiden mengenai pajak ini. Tapi kalau harga minyak dunia normal, keputusan presiden akan terangkat dan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor akan kembali normal.

d. Pajak Air Permukaan
Pajak Air Permukaan adalah pajak daerah yang dikenakan atas pengambilan dan / atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan yang dimaksud disini adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut, kecuali air laut yang telah digunakan dalam darah. Tarif air permukaan adalah 10%, tarif ini dihitung dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti jenis, lokasi, tujuan pengambilan, volume, kualitas air, dll.

Baca Juga:  17 Asas Pemungutan Pajak Menurut Para Ahli

e. Pajak rokok
Pajak rokok adalah retribusi pajak rokok yang dipungut oleh pemerintah. Pajak rokok dikenakan pada produsen rokok dan importir rokok yang sudah memiliki izin dalam bentuk Barang Kena Pajak Pengusaha Kena Pajak. Tarif pajak rokok ditetapkan 10 persen dari pajak rokok.

Sekarang pajak dan pajak rokok berbeda, pajak rokok adalah retribusi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk rokok, cerutu, dan rokok daun. Selanjutnya, dari hubungan penerimaan pajak rokok dibagi dengan proporsi 30 persen untuk pemerintah provinsi dan 70 persen untuk pemerintah kabupaten / kota.

2. Pajak Kabupaten / Kota
a. Pajak hotel
Pajak hotel adalah retribusi yang dikenakan pada penyedia penginapan atau penginapan yang disediakan oleh entitas tertentu yang jumlah kamarnya lebih dari 10. Pajak hotel dikenakan berdasarkan layanan hotel yang memerlukan pembayaran, misalnya fasilitas telepon, faksimili, internet, binatu, dll. Tarif pajak hotel adalah 10 persen dari jumlah yang harus dibayarkan ke hotel. Periode pajak hotel satu bulan terhitung satu bulan penuh.

b. Pajak restoran
Pajak restoran adalah pajak atas layanan yang disediakan oleh restoran. Definisi Restoran yang dimaksud adalah layanan penjualan makanan dan / atau minuman yang dikonsumsi pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan yang bersangkutan maupun di tempat lain. Tarif pajak restoran sekitar 10% dari biaya layanan.

c. Pajak Hiburan
Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan pada layanan hiburan yang dipungut. Definisi hiburan yang dimaksud adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan / atau orang banyak yang dinikmati dengan biaya tertentu. Objek pajak adalah pelayanan penghibur, sedangkan subjek pajak adalah orang yang menikmati hiburan. Tarif pajak hiburan tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati, mulai dari 0% – 35%.

d. Pajak iklan
Pajak billboard adalah retribusi yang dikenakan pada benda, peralatan, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial untuk menarik perhatian publik. Objek pajak meliputi papan reklame, papan reklame, papan reklame, stiker, apung, dll.

Sementara papan iklan dari pemerintah, papan reklame melalui internet, televisi, surat kabar, dll tidak dikenai pajak iklan. Subjek pajak iklan adalah mereka yang menggunakan layanan iklan. Tarif pajak iklan adalah 25% dari basis pajak, yaitu tarif sewa billboard.

e. Pajak Pencahayaan Jalan
Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dikenakan pada penggunaan tenaga listrik, apakah itu dihasilkan sendiri atau dari sumber lain. Tarif pajak pencahayaan bervariasi tergantung pengguna. Tarif untuk penerangan jalan yang disediakan oleh PLN atau sumber lain, Jika digunakan oleh industri, pertambangan minyak dan gas bumi, tarifnya 3%, selain pengguna, tarifnya adalah 2,4%, sedangkan jika sumbernya diproduksi dengan sendirinya, tarif pajaknya adalah 1,5%. Pajak penerangan jalan dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan nilai jual listrik pada saat itu.

Baca Juga:  Pengertian Pajak dan Contohnya

f. Pajak mineral non-logam dan batu
Pajak mineral dan batuan nonmetalik adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral nonmetalik seperti asbes, batu gamping, batu apung, granit, dan lain-lain. Tetapi pajak ini tidak berlaku jika kegiatan tersebut tidak dilakukan secara komersial. Tarif untuk mineral non-logam adalah 25% sedangkan untuk batuan adalah 20% dari nilai penjualan mineral atau batu bukan logam.

g. Pajak parkir
Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan pada pelaksanaan tempat parkir di luar jalan, apakah berhubungan dengan bisnis utama atau sebagai bisnis (penitipan anak). Tempat parkir kena pajak adalah mereka yang berkapasitas lebih dari 10 kendaraan roda empat atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Subjek adalah orang atau badan yang melakukan parkir bermotor. Tarif pajak adalah 20% dari basis pajak tergantung pada tempat itu.

h. Pajak air tanah
Pajak Bumi Air adalah pajak atas pengumpulan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan komersial. Subjek pajak adalah orang yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Tarifnya adalah 20% dari basis pajak yang biasanya merupakan nilai komersil dari eksploitasi air tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet
Pajak sarang burung walet adalah pajak yang dikenakan pada pengambilan dan / atau eksploitasi sarang burung walet. Subjek pajak adalah orang atau badan yang melakukan pengambilan dan / atau eksploitasi sarang burung walet. Tarif pajaknya adalah 10%.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak yang dikenakan di muka bumi atau bangunan yang dimiliki, dieksploitasi, atau dimanfaatkan. Subjek pajak adalah orang yang memiliki, memiliki atau memanfaatkan objek pajak. Tarif pajaknya kurang dari 1 Miliar adalah 0,1%, sedangkan lebih dari 1 Miliar adalah 0,2%. Sedangkan untuk pemanfaatan yang dapat menyebabkan gangguan pada lingkungan, tarifnya adalah 50% dari tarif pajak.

k. Pajak atas Akuisisi Tanah dan / atau Bangunan
Ini adalah pajak dimana perolehan tanah dan atau bangunan diakuisisi oleh orang atau entitas tertentu. Pengalihan hak ini dapat diperoleh dengan cara jual beli, pertukaran, hibah, warisan, kombinasi bisnis, dll. Tarif pajak ini adalah 5% dari nilai tanah atau bangunan yang diperoleh.

Tags:
One Comment

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *