Pengertian Badan Usaha Milik Desa BUMDES

Pengertian Badan Usaha Milik Desa BUMDES – Desa merupakan tempat yang potensial bagi perekonomian sebuah negara. Inilah banyak potensi yang bisa dikembangkan, tapi juga banyak sumber daya alam yang ada di dalamnya. Sebelum pemerintah menyadari bahwa desa tidak dapat tumbuh dan tertinggal.

Tetapi ketika pemerintah mengetahui potensi desa yang luas tersebut, mereka mengeluarkan sebuah kebijakan Otonomi Daerah sehingga banyak daerah memanfaatkannya untuk mengembangkan wilayah mereka terutama untuk mengembangkan desa mereka. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah usaha milik desa.

 

Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Badan usaha milik desa
BUMDES

Badan usaha milik desa, yang sering disebut BUMDes, adalah usaha usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa maupun masyarakat desa dengan tujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes adalah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal seperti memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang bisnis atau lapangan kerja, meningkatkan wawasan masyarakat pedesaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik BUMDes, antara lain:

Kekuatan penuh di tangan desa, dan dikelola dengan masyarakat desa
Modal gabungan yang berasal dari desa 51% dan dari masyarakat 49%, dilakukan dengan modal sendiri (share or share).

Menggunakan filosofi bisnis yang berakar pada budaya lokal untuk menjalankan kegiatan operasional. Proses operasionalisasi ini dilakukan dalam pengendalian bersama oleh BPD, Pemerintah Desa dan anggota masyarakat.

Untuk lapangan yang dipilih untuk entitas bisnis desa disesuaikan dengan potensi dan informasi pasar.
Keuntungan yang berasal dari produksi dan penjualan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat desa dan masyarakat melalui kebijakan desa.

Penyediaan sarana dan supervisi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemrintah Desa.

BUMDes memiliki empat tujuan utama:

  • Perbaiki ekonomi masyarakat pedesaan
  • Meningkatkan pendapatan penduduk desa
  • Mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat
  • Menjadi merata distribusi dan pertumbuhan ekonomi desa.

Pada dasarnya, pembentukan dan pengelolaan BUMDes merupakan wujud pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan BUMD yang serius agar dapat berjalan secara mandiri, efektif dan profesional.

Baca Juga:  Jenis Jenis Badan Usaha dan Contohnya

Untuk mencapai tujuannya BUMDes menggunakan cara pemenuhan kebutuhan masyarakat berupa jasa barang dan jasa. Kebutuhan masyarakt yang harus dipenuhi adalah kebutuhan pokok, selain itu pembacaan bisnis untuk masyarakat juga menjadi salah satu tanggung jawab BUMDes.

Kita sudah membahas tujuan BUMDes. Selanjutnya kita akan membahas tentang satu aspek penting yang harus dimiliki oleh semua badan usaha yaitu dasar hukumnya. BUMDes memiliki beberapa basis hukum yang menjadi dasar dan acuan dalam semua aktivitasnya. Pembentukan BUMDes didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 72/2005 tentang Desa.

Secara rinci dasar hukumnya adalah pada UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya Pasal 213 ayat 1 yang bertuliskan “Desa dapat mendirikan perusahaan milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.” Sedangkan untuk PP no 72 tahun 2005 di Desa ada beberapa artikel yaitu:

Pasal 78 yang menjelaskan hal-hal berikut:
Dalam meningkatkan pendapatan penduduk desa dan penduduk desa, pemerintah desa dapat mengatasinya dengan mendirikan perusahaan milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
Pembentukan perusahaan milik desa ditetapkan oleh peraturan desa berdasarkan undang-undang dan peraturan.
Bentuk badan usaha milik desa harus berdasarkan hukum.

Pasal 79 yang menjelaskan beberapa penjelasan tentang:
Badan usaha milik desa merupakan usaha yang dijalankan oleh pemerintah desa.
Ibu kota sebuah perusahaan milik desa berasal dari:
Pemerintah desa
Tabungan masyarakat
Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota.
Pinjaman dari berbagai pihak
Kerjasama dan pembagian keuntungan dengan pihak lain.
Pengelolaan perusahaan milik desa terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat.

Pasal 80 menjelaskan beberapa hal, yaitu:
Badan usaha milik desa memiliki kewenangan untuk meminjam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
Pinjaman tersebut mungkin dimiliki oleh perusahaan milik desa setelah mendapatkan persetujuan dan izin dari BPD.

Pasal 81 menjelaskan beberapa hal, antara lain:

Baca Juga:  5 Bentuk Badan Usaha di Indonesia

Ketentuan mengenai tata cara pendirian dan pengelolaan perusahaan milik desa diatur oleh peraturan kabupaten / kota.
Peraturan kabupaten / kota mengandung beberapa hal penting, antara lain:

  • Bentuk badan hukum
  • Penatalayanan
  • Hak dan kewajiban
  • Modal
  • Bagi hasil atau keuntungan
  • Kerjasama dengan pihak ke-3
  • Mekanisme pengelolaan dan akuntabilitas

Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis usaha yang ada di BUMDes, antara lain:

1. Melayani
Melayani adalah salah satu jenis BUMDes yang berfokus pada menjalankan bisnis sosial yang melayani warga negara dapat disebut pelayanan publik yang ditujukan untuk seluruh masyarakat. Jenis usaha ini tidak terlalu fokus mencari keuntungan karena pada dasarnya motif mereka bersifat sosial. Jadi mereka benar-benar melayani masyarakat tanpa terkecuali. Contohnya adalah lumbung pangan, usaha kelistrikan desa, kilang air, dan lain-lain.

2. Perbankan
Sesuai dengan namanya, jenis BUMDes ini berfokus pada bisnis keuangan dengan memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa. Tidak seperti bank lain, entitas bisnis desa ini memberikan beban bunga yang rendah karena Bank Desa berorientasi untuk membantu dan mewujudkan kehidupan masyarakat. Misalnya, unit usaha dana bergulir, Bank Desa, lembaga keuangan mikro desa, dan lain-lain.

3. Menyewa
Menyewa adalah jenis entitas bisnis desa yang fokus pada area leasing dengan melayani semua penduduk desa yang membutuhkan persewaan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Mungkin leasing lebih dikenal di kota tapi ini selalu dilakukan di desa. Misalnya: penyewaan traktor, sewa rumah dan pertokoan, tanah, bangunan, alat pesta dan lain sebagainya. (baca juga: contoh tindakan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari – kebutuhan dasar manusia)

4. Brokering
Yang dimaksud dengan brokering adalah perantara, jadi jenis BUMDes ini bisa disebut lembaga perantara yang menghubungkan antara satu pihak dan pihak lain yang memiliki tujuan yang sama. Di desa yang sering diimplementasikan adalah menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar dengan tujuan agar petani tidak sulit mencari konsumen dan menjual sawahnya. Jenis usaha ini juga bisa disebut sejenis bisnis yang menjual jasa kepada warga dan usaha kecil masyarakat.

Baca Juga:  Pengertian BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)

Contohnya adalah layanan pembayaran listrik, PAM, Telepon, layanan perpanjangan pajak kendaraan bermotor dan banyak lainnya. Selain itu desa juga mendirikan pasar desa untuk mengakomodasi produk masyarakat untuk dijual ke pasar, seperti KUD dan lain-lain.

5. Perdagangan
Perdagangan adalah salah satu jenis usaha di BUMDes yang memfokuskan usahanya dalam produksi dan perdagangan barang tertentu di pasar dengan skala luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya: pabrik es, pabrik asap cair, produk pertanian, produk pertanian dan lain sebagainya.

6. Holding
Holding adalah salah satu jenis badan usaha yang sering disebut joint effort. Apa usaha bersama, jika Anda pergi ke desa sering tahu apa yang dimaksud dengan usaha patungan adalah unit unit usaha di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri, diatur dan diatur oleh sinergi BUMDes untuk tumbuh dan berkembang bersama.

Misalnya: desa wisata yang mengkoordinasikan berbagai jenis usaha dari kelompok masyarakat seperti kerajinan, makanan, wisata penyajian, kesenian, penginapan dan lainnya. Ada juga kapal desa berskala besar untuk mengkoordinasikan dan menampung nelayan kecil.

7. Kontrak
Kita tentu tahu tentang kontrak kerja, BUMDes jenis ini adalah kemitraan yang dilakukan oleh Unit Bisnis di BUMDes bekerjasama dengan Pemerintah Desa atau pihak lain. Misalnya: Pengembangan Sarpras seperti jalan aspal, dan lain sebagainya.

Berikut adalah penjelasan singkat tentang Badan Usaha Milik Desa yang kerap dikenal dengan BUMDes, ternyata tidak hanya pemerintah dan perusahaan swasta yang memiliki badan usaha, namun juga memilikinya. Dengan adanya perusahaan milik desa ini sangat berarti bagi kesejahteraan masyarakat desa, karena memberikan manfaat yang besar sehingga bisa membantu masyarakat dalam mengetahui dan memanfaatkan potensi yang ada, membuka lapangan kerja, dan sebagainya.

Pada dasarnya perusahaan milik desa bertujuan untuk kesejahteraan dan menghidupkan kembali ekonomi desa. Sehingga desa tersebut bisa menunjang perkembangan perekonomian negara. Hal ini bisa terjadi karena desa merupakan unit terkecil namun memiliki peran penmting di dalam negeri.

No Comments

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *