Jenis Pajak Daerah Yang Wajib Dibayar

Jenis Pajak Daerah Yang Wajib Dibayar – Pajak adalah sumbangan wajib yang diberikan kepada negara oleh suatu lembaga atau secara pribadi digunakan untuk tujuan kesejahteraan rakyat. Pajak bersifat koersif dan pembayar pajak tidak dihargai atau mendapat keuntungan secara langsung.

Menurut cara pengumpulan pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak daerah dan pajak pusat. Pajak Pusat adalah pajak yang kewenangan pengumpulannya terletak pada pemerintah pusat dan pengumpulannya dilakukan oleh kementerian keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari pengumpulan pajak pusat termasuk dalam anggaran negara dan pengeluaran negara bagian.

Tidak seperti pajak pusat, pajak daerah adalah kewenangan pemerintah daerah untuk mengumpulkan pajak dari warga di daerah tertentu. Berikut ini adalah penjelasan lengkap tentang definisi, karakteristik, fungsi, dan jenis pajak daerah.

Pengertian Pajak Daerah

Menurut UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah no 28 tahun 2009, pajak daerah merupakan kontribusi wajib oleh individu atau badan / lembaga ke daerah dan bersifat koersif. Berdasarkan Undang-Undang, pembayar pajak / pembayar pajak tidak mendapatkan manfaat atau pembayaran langsung dan pajak daerah digunakan oleh daerah sebanyak mungkin untuk tujuan kemakmuran masyarakat.

Penentuan jenis pajak itu sendiri biasanya didasarkan pada tingkat ekonomi para pembayar pajak. Semakin tinggi tingkat ekonomi, semakin besar jumlah pajak yang harus dibayar oleh pembayar pajak dan sebaliknya, jika tingkat ekonomi pembayar pajak dapat dikatakan rendah, semakin kecil jumlah pajak yang harus dibayarkan. Jadi memang dalam hal ini pemerintah daerah telah membagi tarif pajak khusus untuk semua lapisan masyarakat.

Baca: Pengertian Pajak dan Contohnya

jenis pajak yang wajib di bayar
Gambar dari: Jawapos

Ciri Ciri Pajak Daerah

Hal-hal mengenai pajak daerah telah diatur dalam undang-undang dan hasil pajak digunakan untuk pembangunan daerah. Penggunaan pajak daerah telah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sama seperti pajak umum, pajak daerah juga memiliki karakteristik yang membedakan mereka dari pajak pusat.

Baca Juga:  Pengertian Pajak Daerah dan Fungsi serta Cirinya

Berikut ini beberapa ciri pajak daerah:

Secara umum, pajak daerah mungkin berasal dari pungutan lokal dan mungkin juga dikenakan pajak oleh pemerintah pusat yang telah diserahkan langsung ke daerah untuk membiayai infrastruktur regional.

Koleksi pajak daerah yang telah dikumpulkan, biasanya hanya digunakan oleh daerah itu sendiri untuk berbagai kebutuhan rumah tangga atau juga untuk membiayai semua daerah pengeluaran itu sendiri.

Biasanya daerah hanya akan mengumpulkan tagihan pajak kepada pembayar pajak bagi mereka yang tinggal di wilayah atau ke wilayah wilayah itu sendiri.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), pajak akan dikumpulkan oleh daerah itu sendiri. Jadi pajak itu memang memikat, memaksa, bahkan mewajibkan setiap wajib pajak yang tinggal di daerah itu.

Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan apa yang tertulis dalam UU Nomor 28 tahun 2009 Pasal 2 ayat 2 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa jenis pajak daerah dapat meliputi:

1. Pajak Restoran
Pajak restoran adalah biaya yang dipegang oleh wilayah berdasarkan layanan restoran. Secara umum, restoran dapat didefinisikan sebagai tempat umum yang digunakan untuk makan makanan dengan biaya yang dikenakan sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Dalam hal ini pajak restoran tidak termasuk katering atau jasa katering pajak bisnis.

2. Pajak Hotel
Pajak hotel adalah biaya yang dipegang oleh kawasan atas dasar layanan hotel itu sendiri. Dalam hal ini hotel dapat didefinisikan sebagai tempat tinggal atau istirahat bagi seseorang dengan sejumlah fasilitas dan seluruh biaya harus sesuai dengan aturan yang dibuat oleh manajemen hotel itu sendiri.

3. Pajak periklanan
Pajak iklan adalah biaya yang dipegang oleh kawasan berdasarkan iklan. Dalam hal ini billboard dapat didefinisikan sebagai sarana untuk memperkenalkan suatu produk dapat berupa benda, alat, dan media dengan beragam bentuk dan dikenakan biaya tertentu. Iklan dibuat dengan tujuan komersial, yaitu, sehingga seseorang dapat mengenali produk dan tertarik untuk membelinya.

Baca Juga:  Pengertian Pajak dan Contohnya

4. Pajak Hiburan
Pajak hiburan adalah biaya yang dipegang oleh wilayah atas dasar pengadaan acara hiburan tertentu. Dalam hal ini hiburan dapat didefinisikan sebagai semua jenis pertunjukan atau jenis kerumunan tertentu yang dengan sengaja menampilkan semua orang dengan bayaran. Misalnya: pertunjukan liga sepak bola, konser, dll.

Kewenangan pajak daerah
Secara umum, pajak daerah yang diterapkan di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Pajak Pemerintah Provinsi dan Pajak Pemerintah Kabupaten / Kota. Pengkategorian tingkat ini sudah ditulis dalam bab-bab Konstitusi Nomor 34 tahun 2000 Pasal 2 ayat 1 hingga 2 yang membaca perubahan dalam peraturan tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Sementara dari pusat, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah yang menjelaskan tentang subjek, objek, tarif pajak, dan basis pajak di masing-masing daerah. Dalam peninjauan kewenangannya, untuk sistem pemungutan pajak antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota sangat berbeda.

Untuk lebih jelasnya Anda dapat mendengarkan ulasan berikut:

Pemerintah Provinsi
Untuk pemerintah provinsi, biasanya yang berwenang dalam memungut pajak adalah pemerintah provinsi itu sendiri. Berbeda dengan objek pajak pemerintah kabupaten / kota, objek pajak pemerintah provinsi biasanya lebih kecil dan untuk dapat memperluasnya harus melalui perubahan sistem legislasi.

Misalnya: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Air Permukaan Bawah Tanah, atau Pajak Air Permukaan, dll.

Pemerintah Kabupaten / Kota
Untuk pemerintah kabupaten / kota, biasanya yang berwenang untuk memungut pajak adalah pemerintah kabupaten / kota itu sendiri. Dalam hal ini, objek pajak yang ditangani oleh pemerintah kabupaten / kota lebih luas daripada objek pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan untuk memperluas wilayahnya juga lebih mudah asalkan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat. Misalnya: Pajak Iklan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Hotel atau Restoran, Pajak Penerangan Jalan, dll.

Baca Juga:  17 Asas Pemungutan Pajak Menurut Para Ahli

Perpajakan lokal adalah salah satu sumber pendapatan terpenting bagi masing-masing daerah untuk membiayai program pemerintah dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kita semua sebagai pembayar pajak harus selalu mematuhi kewajiban membayar pajak sehingga layanan di masing-masing daerah dapat dioptimalkan.

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *