Inilah 5 Fungsi MPR RI Menurut UUD 45

5 Fungsi MPR RI Menurut UUD 45 – MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga tinggi negara dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia yang memiliki tugas, wewenang, dan fungsi yang secara khusus diatur dalam Undang-undang 45.

MPR juga dapat didefinisikan sebagai badan legislatif yang berfungsi untuk menetapkan Konstitusi sebagai kebijakan tertinggi suatu negara.

Keanggotaan MPR
Keanggotaan MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang terpilih dalam pemilu.

Ini sangat berbeda dengan sistem keanggotaan MPR pada periode sebelum reformasi, di mana badan legislatif keanggotaan ini terdiri dari anggota parlemen, perwakilan daerah, serta delegasi yang diklasifikasikan sesuai dengan sistem perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini anggota MPR terdiri dari 692 orang, 560 di antaranya adalah anggota DPR dan 132 lainnya adalah anggota DPD. Masa jabatan masing-masing anggota MPR adalah lima tahun dan akan berakhir ketika anggota MPR yang baru membuat sumpah atau janji di depan Mahkamah Agung di sidang paripurna MPR.

Selama masa jabatan mereka, anggota MPR memiliki beberapa hak dan kewajiban yang seharusnya mereka berhak dapatkan.

5 fungsi MPR RI
Gambar dari google.com

HAK Anggota MPR

  • Hak untuk mengajukan proposal terkait dengan perubahan pasal-pasal UUD Negara RI.
  • Hak untuk menentukan sikap dan suara dalam proses pengambilan keputusan.
  • Hak untuk memilih dan memilih
  • Hak untuk membela diri
  • Hak imunitas
  • Hak protokoler
  • Hak keuangan dan administrasi

Kewajiban Anggota MPR

  • Kewajiban untuk selalu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
  • Kewajiban untuk selalu mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku dan melaksanakan UUD 1945
  • Kewajiban untuk selalu menjaga kesatuan negara kesatuan republik Indonesia adalah memelihara dan menjaga keharmonisan
  • Kewajiban untuk selalu memprioritaskan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau kelompok tertentu.
  • Kewajiban untuk selalu menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

Selain anggota, lembaga tertinggi negara ini terdiri dari fraksi dan anggota grup, di mana:

  • Fraksi tersebut adalah pengelompokan anggota MPR berdasarkan partai politik yang bertujuan menjadikan MPR dan anggotanya mampu menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat secara optimal.
  • Kelompok anggota adalah pengelompokan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari semua anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di mana tujuan pembentukan kelompok anggota ini adalah agar kinerja MPR dan DPD sebagai wakil daerah dapat berjalan secara optimal.

Sama seperti lembaga pemerintah lainnya, MPR juga memiliki alat kelengkapan yang terdiri dari:

  • Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang terdiri dari 1 Ketua yang merupakan anggota Majelis Legislatif Rakyat, 2 wakil ketua yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan 2 wakil ketua yang merupakan anggota DPD. Pemilihan pemimpin MPR ditetapkan dalam sidang paripurna yang diselenggarakan oleh MPR.
  • Komite Ad Hoc, yang terdiri dari seorang ketua dan anggota sekurang-kurangnya 5% dari total anggota dan maksimum 10% dari total anggota MPR dari anggota DPR dan DPD.

Sebagai lembaga negara tertinggi, MPR melakukan dengar pendapat setidaknya 2 kali dalam lima tahun. Sesi MPR dianggap valid jika memenuhi persyaratan berikut:

  • Untuk memberhentikan presiden / wakil presiden, sidang MPR harus dihadiri paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota lembaga.
  • Untuk mengubah dan memberlakukan Konstitusi, sidang MPR setidaknya harus dihadiri oleh 2/3 dari total anggota MPR.
  • Dan untuk sesi lainnya, anggota memberikan setidaknya 50% +1

Dan keputusan hasil MPR akan dianggap sah jika:

  • Untuk memberhentikan presiden / wakil, 2/3 anggota yang hadir harus menyetujui keputusan tersebut.
  • Sedangkan untuk kasus lain, keputusan MPR harus disetujui oleh setidaknya 50% + 1 anggota yang hadir.
  • Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki tugas, wewenang dan fungsi yang diatur dalam Undang-Undang.

5 Fungsi MPR RI Menurut UUD 45

Berikut adalah fungsi MPR RI Menurut UUD 1945

1. Membuat perubahan dan memberlakukan Hukum
Salah satu fungsi MPR adalah memiliki kewenangan untuk mengubah dan memberlakukan pasal-pasal UUD 1945. Namun, anggota lembaga tidak dapat mengajukan proposal terkait dengan amandemen Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta perubahan bentuk dari negara kesatuan republik Indonesia.

Hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika mengajukan amandemen yang diajukan pada pasal-pasal UUD 1945 adalah:

  • Diusulkan oleh setidaknya 1/3 dari total anggota MPR.
  • Menyerahkan proposal secara tertulis dan menunjukkan artikel Konstitusi yang akan diubah, dilengkapi dengan alasan untuk amandemen.

Usulan amandemen UUD 1945 tersebut selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang pada gilirannya akan memimpin MPR untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan kelengkapan ketentuan proposal.

Untuk melakukan pemeriksaan persyaratan, ketua MPR akan mengadakan diskusi dengan ketua fraksi dan kepala anggota kelompok. Pemeriksaan biasanya memakan waktu hingga 30 hari dari usulan amandemen Konstitusi yang diterima oleh pimpinan MPR.

Jika proposal tidak memenuhi persyaratan, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat akan menolak usulan perubahan secara tertulis disertai alasannya. Dan jika amandemen UUD 1945 yang diajukan telah memenuhi persyaratan untuk kelengkapannya, maka Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengadakan sidang paripurna.

Selanjutnya, MPR dapat mengamandemen pasal-pasal UUD 1945 jika paling sedikit ada 50% dalam sidang paripurna ditambah satu anggota MPR yang menyetujui usulan amandemen.

2. Meresmikan presiden dan wakil presiden hasil pemilihan

Sebelum periode reformasi, Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki hak untuk memilih presiden dan wakil presiden, tetapi sejak 9 November 2001, dalam sidang pleno Majelis Permusyawaratan Tujuh Puluh Rakyat, MPR mencabut wewenang dan memutuskan bahwa presiden dan wakil presiden akan dipilih langsung oleh rakyat.

Dan lebih jauh lagi, MPR hanya berwenang untuk meresmikan presiden dan wakil presiden hasil pemilihan rakyat dalam pemilihan.

3. Untuk memecat presiden dan / atau wakil presiden
Fungsi MPR yang ketiga adalah memecat presiden dan wakil presiden. Ketika presiden dan / atau wakil presiden terbukti melanggar hukum yang berlaku, seperti pengkhianatan, korupsi atau kejahatan lain di hadapan Mahkamah Konstitusi,

Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengusulkan untuk memecat presiden dan / atau wakil presiden ke MPR yang memberhentikan presiden dan / atau wakil presiden dalam masa jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk memutuskan hal ini, MPR harus melakukan sidang paripurna yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 anggota Majelis. Dan hasil keputusan terkait pemberhentian presiden dan / atau wakil presiden harus disetujui oleh setidaknya 2/3 anggota yang hadir.

4. Meresmikan wakil presiden untuk menjadi presiden
Fungsi MPR yang ke empat adalah meresmikan wakil presiden menjadi presiden. Seorang wakil presiden dapat menggantikan posisi presiden jika pada saat itu presiden berhenti, diberhentikan, atau presiden tidak lagi mampu melakukan semua tugas dan tanggung jawab dengan benar dan tepat.

Peresmian wakil presiden untuk menggantikan presiden dapat dilakukan oleh MPR dengan tujuan agar tidak ada lowongan kerja. MPR dapat melakukan pelantikan dalam sidang paripurna.

5. Memilih Presiden dan Wakil Presiden
Fungsi MPR berikutnya adalah memilih presiden dan wakil presiden. Jika pada suatu waktu presiden dan wakil presiden secara bersamaan berhenti, diberhentikan, atau tidak lagi mampu menjalankan tugas dan keajaibannya lagi, MPR dapat melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam sidang pleno yang akan diadakan paling lambat 30 hari.

MPR dapat memilih salah satu dari dua kandidat presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik serta koalisi partai politik yang memenangkan pemilihan umum sebelumnya untuk memperoleh suara pertama dan kedua yang paling banyak mengenai calon presiden dan wakil presiden.

Tags:

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *