Fungsi DPR RI Menurut UUD 1945 dan Penjelasannya

Minggu, April 8th, 2018 - Pendidikan, PKN

Fungsi DPR RI Menurut UUD 1945 dan Penjelasannya – Parlemen atau Dewan Perwakilan adalah lembaga Negara dalam sistem negara Republik Indonesia dan bertindak sebagai badan perwakilan rakyat.

 

Sejarah DPR

Sejarah pembentukan DPR dimulai ketika pembentukan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) pada 29 Agustus 1945 dengan ketua umum adalah MR. Kasman Singodimejo. Untuk itu, maka setiap 29 Agustus diperingati sebagai Hari Ulang Tahun oleh seluruh bangsa Indonesia. Pada awal pembentukannya, KNIP melakukan beberapa uji coba, di antaranya pada tahun 1946 di kota Solo, 1947 di kota Malang, dan pada tahun 1949 di Yogyakarta.

 

Anggota DPR

Dewan Perwakilan terdiri dari anggota-anggota partai politik terpilih. Anggota DPR saat ini sebanyak 560 orang, di mana sebelum mengambil calon anggota dewan harus membuat sumpah dalam sidang paripurna DPR. Masa jabatan masing-masing anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah 5 tahun, di mana masa jabatan mereka akan berakhir pada saat sumpah atau pengangkatan anggota baru.

Setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat diharuskan menjadi anggota salah satu faksi, di mana fraksi akan ditugaskan untuk mengkoordinasikan kegiatan anggota guna mengoptimalkan keefektifan dan efisiensi anggota Dewan. Selain itu, fraksi juga memiliki tanggung jawab mengevaluasi pekerjaan anggota dan melaporkan hasil evaluasi kepada publik.

 

HAK Anggota DPR

Hak untuk mengajukan proposal RUU
Hak untuk bertanya
Hak untuk menyampaikan saran dan pendapat
Hak untuk memilih dan memilih
Hak untuk membela diri
Hak kekebalan
Protokol hak
Hak keuangan dan administrasi
Hak-hak pemantauan
Hak untuk mengusulkan dan mengadvokasi pengembangan distrik pemilihannya.
Hak untuk mensosialisasikan undang-undang.

Fungsi DPR RI

Fungsi DPR RI

Kewajiban Anggota DPR

Kewajiban untuk selalu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
Kewajiban untuk menerapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada
Kewajiban untuk memelihara dan menjaga keharmonisan nasional dan integritas negara
Kewajiban untuk selalu memprioritaskan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau kelompok tertentu.
Kewajiban untuk selalu berjuang demi peningkatan kesejahteraan rakyat
Kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip demokrasi dalam mengelola sistem pemerintahan
Kewajiban untuk mematuhi aturan dan kode etik yang telah ditetapkan
Kewajiban untuk mempertahankan etika dan norma yang berlaku terkait dengan hubungan kerja dengan lembaga lain
Kewajiban untuk menyerap dan menyampaikan aspirasi konstituen yang dapat dilakukan dengan penyediaan hubungan kerja reguler.
Kewajiban untuk mengatur dan melaksanakan tindakan yang terkait dengan aspirasi dan keluhan dari masyarakat
Kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara moral dan politik kepada konstituen di daerah pemilihan.

Pantangan Anggota DPR

Selama mereka masih bergabung dengan Dewan Perwakilan, para anggota dilarang untuk beberapa hal seperti:

  • Tidak boleh diposisikan secara bersamaan sebagai pejabat negara lain yang sumber pendanaannya berasal dari APBN / APBD
  • Tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pengurus lembaga seperti konsultan, akuntan, lembaga pendidikan swasta, pengacara, notaris, dokter, dan posisi lainnya.

Masa Kerja DPR

Waktu kerja Dewan Perwakilan Rakyat dalam satu tahun dibagi menjadi 4 hingga 5 periode percobaan, di mana setiap periode sidang dibagi menjadi 2 periode, yaitu:

1. Masa Sidang
Itu adalah periode di mana anggota DPR melakukan kegiatan mereka atau bekerja di gedung DPR. Kegiatan-kegiatan ini termasuk penyediaan pertemuan dalam rangka pelaksanaan fungsi DPR seperti fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Kegiatan lain adalah menerima dan memperjuangkan aspirasi rakyat, baik secara individu maupun kelompok (demonstrasi).

2. Masa Reses
Itu adalah periode di mana anggota dewan melakukan kegiatan atau bekerja di luar gedung parlemen, yang melakukan kunjungan kerja ke konstituen masing-masing untuk mengakomodasi aspirasi konstituen dan melakukan fungsi pengawasan. Kunjungan kerja ini dapat dilakukan secara individu atau berkelompok.

Perlengkapan Dewan
Dalam menjalankan tugasnya, DPR dilengkapi dengan beberapa perangkat DPR, seperti:

  1. Kepemimpinan, terdiri dari 1 ketua dan 4 wakil presiden dari partai politik berdasarkan hasil pemilu
    Musyawarah atau Bamus, adalah alat permanen DPR, di mana komposisi dan keanggotaan pada awal periode keanggotaan DPR dan awal sidang. Pemimpin Bamus adalah ketua DPR.
  2. Komisi, adalah salah satu alat kelengkapan parlemen yang memiliki fungsi termasuk mempersiapkan, membahas, mempersiapkan, dan menyempurnakan RUU.
  3. Badan Legislasi, yang merupakan perlengkapan permanen Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki keanggotaan 2 kali lipat jumlah anggota komisi. Komposisi dan keanggotaan badan ini harus ditetapkan pada awal masa keanggotaan Majelis Legislatif Rakyat, pada awal tahun sidang, dan di setiap sidang.
  4. Badan Anggaran, adalah perlengkapan permanen Dewan Perwakilan yang komposisi dan keanggotaannya ditentukan berdasarkan keseimbangan dan pemerataan jumlah anggota masing-masing fraksi di DPR pada awal periode keanggotaan dan awal tahun persidangan.
  5. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), adalah alat permanen anggota legislatif DPR yang keanggotaan dan keanggotaannya ditentukan pada saat dimulainya periode keanggotaan dan awal tahun persidangan.
  6. Badan Kerja Antar-Parlemen (BKAP) adalah alat penahanan DPR permanen yang komposisi dan keanggotaannya ditentukan pada awal periode keanggotaan dan awal tahun persidangan.
  7. Dewan Kehormatan Dewan akan merupakan perabot permanen dari Dewan Perwakilan Rakyat yang keanggotaan dan keanggotaannya akan ditentukan pada saat dimulainya periode keanggotaan dan awal tahun dari sidang tersebut. Jumlah anggota Pengadilan ini adalah 17 orang dengan kepemimpinan yang terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Kursi.
  8. Komite Khusus adalah peralatan parlemen sementara. Jumlah anggota komite ini adalah 30 orang dengan pemimpin yang terdiri dari 1 ketua dan 3 wakil ketua.

Fungsi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Sebagai wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewajiban dalam melaksanakan 3 fungsi penting yang diimplementasikan dalam kerangka representasi rakyat, di mana mereka harus memprioritaskan kepentingan rakyat. Selain itu, tujuan lain dari pelaksanaan tiga fungsi DPR adalah untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan ketiga fungsi ini harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Tiga fungsi penting DPR adalah:

1. Fungsi Legislasi

Fungsi terpenting dari DPR adalah fungsi Legislasi, fungsi ini dilaksanakan sebagai manifestasi DPR sebagai pemegang kekuasaan dalam pembentukan UU. Hal ini tertuang dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 pasal 4. Terkait fungsi tersebut, DPR diberi beberapa kewenangan seperti:

Otoritas dalam persiapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
Persiapkan dan bahas RUU (RUU)
Menerima Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terkait dengan otonomi daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, Pembentukan, pembagian dan integrasi regional, Sumber Daya Alam dan Manajemen Sumber Daya Ekonomi, neraca keuangan pusat dan daerah.
Membahas Rencana Hukum yang telah diusulkan oleh Presiden dan DPD
Untuk memberlakukan hukum bersama dengan presiden
Dapat menyetujui atau menolak Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh presiden untuk ditetapkan sebagai UU.

 

2. Fungsi Anggaran

Fungsi ini dilakukan oleh Parlemen untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang yang terkait dengan anggaran negara yang diusulkan oleh presiden. Terkait fungsi tersebut, DPR memiliki beberapa kewenangan yaitu:

Menyetujui rancangan RUU APBN yang telah diajukan oleh presiden
Memperhatikan pertimbangan DPD tentang Rencana Hukum terkait APBN, serta Rencana Hukum terkait pajak, pendidikan, dan agama.
Menindaklanjuti hasil audit yang terkait dengan manajemen dan tanggung jawab keuangan negara yang diajukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menyetujui pengalihan aset milik negara, serta menyetujui perjanjian yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan keuangan negara.

 

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi ini dilakukan melalui pengawasan terkait pelaksanaan undang-undang dan Anggaran Negara. Dalam hal ini, pihak berwenang dari Dewan Perwakilan Rakyat adalah:

  • Mengawasi pelaksanaan undang-undang, Anggaran Negara (APBN), serta kebijakan pemerintah.
  • Melakukan diskusi dan menindaklanjuti hasil pengawasan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang otonomi daerah; formasi, pemekaran, dan penggabungan regional; pengelolaan Sumber Daya Alam dan sumber daya ekonomi lainnya; pelaksanaan anggaran negara, pajak, pendidikan dan agama.
  • Tugas dan wewenang Anggota Dewan Legislatif Rakyat

Selain ketiga fungsi penting ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR juga memiliki beberapa bentuk tugas dan wewenang, yaitu:

Serap, kumpulkan, tampung, dan ikuti semua bentuk aspirasi yang datang dari masyarakat.
Memberikan persetujuan kepada Presiden terkait:
Deklarasikan perang atau berdamai dengan negara lain.
Mengangkat dan memberhentikan anggota komisi judisial.
Berikan pertimbangan kepada presiden dalam hal:
Pemberian amnesti (kembalinya status tidak bersalah kepada seseorang yang secara hukum telah dinyatakan bersalah sebelumnya) dan penghapusan (tindakan penghapusan untuk seseorang yang telah divonis bersalah oleh pengadilan).
Tunjuk duta dan menerima duta penempatan dari negara lain.
Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan mempertimbangkan pertimbangan DPD.
Persetujuan kepada Komisi Yudisial yang bertentangan dengan calon hakim Mahkamah Agung yang akan diangkat sebagai Hakim Agung oleh Presiden.
Memilih tiga hakim Mahkamah Konstitusi yang kemudian akan dipresentasikan kepada Presiden.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPR juga memiliki beberapa hak, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan. Haknya adalah:

Hak Interpelasi
Itulah hak yang diberikan kepada Parlemen untuk meminta informasi dari pemerintah terkait dengan kebijakan penting, strategis, dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang dibuat oleh pemerintah.

Hak Kuesioner
Artinya, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak untuk melakukan investigasi terkait pelaksanaan hukum / kebijakan pemerintah yang berdampak pada kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang diduga menyimpang atau bertentangan dengan hukum dan peraturan.

Hak Ekspresi pendapat
Dewan Perwakilan Rakyat juga diberikan hak untuk mengeluarkan pendapat terkait;

Kebijakan pemerintah atau ketika ada kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air dan di dunia internasional.
Tindak lanjut atas implementasi hak interpelasi dan hak penyelidikan
Anggapan bahwa presiden dan / atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran seperti makar, korupsi, penyuapan, serta tindakan kriminal atau tindakan tercela lainnya. Atau bisa juga ketika presiden dan / atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat untuk menduduki jabatan.

Fungsi DPR RI Menurut UUD 1945 dan Penjelasannya | Sejuta Artikel | 4.5
%d blogger menyukai ini: