17 Asas Pemungutan Pajak Menurut Para Ahli

Minggu, Juli 1st, 2018 - Ekonomi

SejutaArtikel.com – Pajak adalah salah satu kewajiban bagi semua warga negara Indonesia yang memiliki gaji lebih banyak. Mengapa ini diperlukan karena dengan pajak ini akan mudah terjadi pemerataan pendapatan, selain pajak yang diterima juga digunakan untuk meremajakan semua sarana dan prasarana yang ada.

Oleh karena itu, pelaksanaan program wajib pajak bagi WNI yang memiliki gaji atau penghasilan sesuai dengan standar.

Tentu saja, dalam hal pemungutan atau penarikan pajak tidak dapat secara sewenang-wenang karena menyangkut tentang keadilan dan otoritas atau hak dan kewajiban warga negara, untuk yang membutuhkan patokan atau pedoman dalam hal pemungutan pajak agar tetap kondusif dan tidak membahayakan siapa pun atau dapat menyebabkan kekacauan. Referensi ini sering disebut sebagai asas pemungutan pajak.

Pada artikel ini, kita akan sama-sama membahas tentang asas-asas pemungutan pajak menurut para ahli dan secara umum. Oleh karena itu, silahkan baca artikel ini sampai selesai.

Baca juga: Pengertian Pajak dan Contohnya

17 Asas Pemungutan Pajak Menurut Para Ahli

Asas pemungutan pajak

Asas pemungutan pajak

Ada beberapa asas pemungutan pajak menurut para ahli dan secara umum.

Ada beberapa ahli yang mengungkapkan ide mereka tentang asas pemungutan pajak, termasuk adam smith:

Asas Pemungutan Pajak Menurut Adam Smith

Dalam bukunya “Wealth of Nations” dengan konsep yang dikenal sebagai The Four Maxims, ia menyebutkan bahwa ada empat asas pemungutan pajak, yaitu:

1. Asas Kesetaraan
Ini mengharuskan negara untuk menyesuaikan dengan kemampuan dan pendapatan warganya ketika ingin mengumpulkan pajak. Dengan ini negara tidak diperbolehkan bertindak diskriminatif atau sewenang-wenang dalam melakukan pemungutan pajak bagi wajib pajak (orang yang diharuskan membayar pajak).

Keadilan di sini tidak berarti bahwa semua pihak membayar pajak yang sama tetapi harus sesuai dengan apa yang mereka miliki, misalnya ketika para pembayar pajak lebih banyak memiliki kemampuan dan harta yang banyak, pajak otomatis juga tinggi, berbeda dengan wajib pajak yang memiliki kemampuan rendah atau standar, yang dikenaknnya juga standar. Inilah yang disebut adil dalam asas pemungutan pajak ini.

2. Asas Kepastian (kepastian hukum)
Pemungutan pajak harus memiliki aturan dan dasar yang jelas dengan sanksi hukum yang ketat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemungutan pajak tetap berada di koridor kanan dan tidak ada penyalahgunaan. Perpajakan harus transparan dan sesuai dengan hukum yang berlaku yang dalam bentuk undang-undang yang berlaku di setiap negara.

Dengan demikian, wajib pajak yang tidak bersedia atau terlambat membayar pajak akan dikenakan sanksi atau hukuman dalam bentuk administratif dan pidana. Demikian pula, pihak berwenang jika melakukan penyalahgunaan dalam pemungutan pajak akan mendapatkan sanksi yang sesuai.

3. Asas Convinience of Payment (tepat waktu)
pemungutan pajak harus dilaksanakan tepat waktu, di mana pembayar pajak tidak keberatan atau kesulitan membayar biaya pajaknya. pemungutan pajak yang tepat waktu diinterpretasikan diimplementasikan pada saat itu, saat ketika wajib pajak mendapat gaji atau mendapatkan hadiah. Ini agar pajak tidak membebani pembayar pajak.

Baca Juga:  Jenis Pajak Daerah Yang Wajib Dibayar

Dapatkah kita membayangkan ketika pembayar pajak telah menghabiskan harta miliknya dan ketika pajak itu dipungut, maka mereka akan keberatan.

4. Asas Principle Effeciency (efisiensi atau ekonomis)
Pelaksanaan pemungutan pajak harus dilakukan seefisien mungkin. Karena pada dasarnya pendapatan dari pemungutan pajak digunakan untuk biaya operasional suatu negara. Ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak harus benar dan tepat sehingga tujuan pemungutan pajak dapat tercapai.

Untuk lebih jelasnya arti efisiensi dalam pemungutan pajak adalah biaya pemungutan pajak yang lebih besar dari biaya pelaksanaan pemungutan pajak.

Asas Pemungutan Pajak Menurut W.J Langen

Ada beberapa asas yang harus dimiliki dalam pemungutan pajak, yaitu:

1. Asas daya pikul (tanggung jawab)
Tanggung jawab di sini berarti bahwa beban pajak yang dibebankan kepada wajib pajak harus tidak melebihi kemampuan mereka, jumlah pajak yang harus dibayar harus sesuai dengan properti, pendapatan yang dimiliki oleh wajib pajak.

Semakin tinggi penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak semakin tinggi pajak yang harus dibayarnya juga tinggi, sebaliknya bagi wajib pajak yang memiliki standar atau penghasilan kecil, maka jumlah pajak yang harus dibayar juga kecil.

2. Asas manfaat
Hasil pemungutan pajak harus digunakan untuk kepentingan umum atau untuk kegiatan yang bermanfaat. asas ini juga berarti uang dari warga negara harus dikembalikan kepada warga, yang berarti bahwa pembayar pajak dapat merasakan apa yang telah mereka berikan kepada negara.

3. Asas kesejahteraan
Pada dasarnya, pemungutan pajak bertujuan untuk menciptakan kemakmuran bagi semua orang di negara ini. Karena adanya pajak, distribusi pendapatan atau kesejahteraan warga.

4. Asas kesamaan
Pemungutan pajak harus diterapkan sama untuk setiap negara yang memenuhi kriteria wajib pajak. Tidak ada yang namanya kekerabatan, teman atau apa pun. Semua warga negara penting yang memenuhi kriteria wajib pajak harus memenuhi kewajibannya.

5. Asas beban minimum
Untuk masalah penagihan pajak harus diperhatikan bantuan pada wajib pajak. Dimana jumlah pajak yang dibayarkan kurang dari nilai objek pajak. Dengan tujuan agar pajak ini tidak menjadi sesuatu yang membebani pembayar pajak.

Asas Pajak Menurut Adolf Wagner

Ada pemungutan pajak di berbagai bagian, antara lain:

1. Asas politik keuangan
pemungutan pajak bertujuan untuk memenuhi kebutuhan negara dengan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian aspek keuangan suatu negara menjadi perhatian penting untuk pelaksanaan pemungutan pajak, yang mana hasil yang diperoleh dari pajak langsung diarahkan ke keuangan negara dalam bentuk biaya semua kegiatan negara, pemeliharaan fasilitas umum, pembangunan dan sebagainya.

2. Asas ekonomi
Asas ekonomi di sini didefinisikan sebagai penentuan objek pajak, di mana pemungutan pajak harus sesuai dengan objek pajak. Misalnya, pajak penghasilan, pajak barang mewah atau antik, pajak bangunan, pajak hadiah dan sebagainya.

Dengan adanya asas ini tidak menutup kemungkinan seorang individu atau wajib pajak dapat membayar pajak lebih dari satu bagian. Misalnya ketika dia mendapat gaji dan mendapat hadiah lotere. Jadi pajak yang harus dibayar adalah dua pajak penghasilan dan pajak hadiah.

3. Asas keadilan
Keadilan di sini didefinisikan sebagai asas yang menjunjung keadilan, terlepas dari diskriminasi atau tidak pandang bulu dalam melakukan pemungutan pajak. Cukup di sini memiliki jangkauan yang luas, mulai dari layanan yang diberikan antara pihak satu dan yang lain harus sama, jumlah pajak yang dibayarkan harus sepadan dengan apa yang mereka miliki dan banyak lagi.

Baca Juga:  Pengertian Pajak Daerah dan Fungsi serta Cirinya

4. Asas administrasi
Asas administrasi di sini menyangkut beberapa aspek penting dari pemungutan pajak seperti kepastian pembayaran pajak yang mencakup kapan, di mana dan berapa lama dispensasi pembayaran pajak harus dibuat, tetapi juga bagaimana pemungutan pajak, dalam hal ini harus fleksibel, tidak membebani dan tanpa paksaan dalam pembayaran pajak. Yang terakhir adalah jumlah atau jumlah pajak yang harus dibayarkan.

5. Asas yuridis
Kata yuridis berarti hukum. Dapat dikatakan bahwa pemungutan pajak pelaksanaannya harus sesuai dengan hukum dan mendapat perlindungan hukum. Hukum di sini adalah undang-undang suatu negara. Hal ini dimaksudkan agar pemungutan pajak tidak akan menjadi penipuan atau kesalahan dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Asas pemungutan Pajak Secara Umum

Itulah beberapa asas pemungutan pajak menurut beberapa ahli, tetapi tidak hanya itu, ada juga asas pemungutan pajak secara umum. Secara umum ada beberapa koleksi pajak, antara lain:

1. Asas Domisili (tempat tinggal)
asas ini menjelaskan bahwa pajak dikenakan pada setiap wajib pajak sesuai dengan domisili mereka. Domisili didefinisikan sebagai tempat tinggal pembayar pajak. asas domisili ini berarti bahwa pembayar pajak berlaku untuk setiap warga negara yang berdomisili di negara tersebut.

Tidak peduli dari mana pemasukan yang ia hasilkan baik dari dalam maupun luar negeri selama ia masih berdomisili di negara itu maka ia wajib membayar pajak kepada negara. Ini berlaku untuk individu dan institusi. Misalkan ada lembaga milik asing atau badan usaha yang bermukim di Indonesia, maka mereka wajib menyetor pajak kepada pemerintah Indonesia.

2. Asas sumber
Maksud asas ini adalah bahwa perlakuan perpajakan disesuaikan dengan sumber dari mana ia memperoleh pendapatan. Jadi tidak peduli di mana atau di mana pembayar pajak, selama dia mendapat pemasukan atau sumber penghasilan dari negara itu maka dia wajib membayar pajak ke negara tersebut.

Misalnya: ada orang asing atau bukan dari Indonesia, tetapi ia bekerja di Indonesia dan mendapat gaji dari pemerintah Indonesia, maka orang tersebut wajib membayar pajak ke negara Indonesia.

3. Asas kebangsaan
asas kebangsaan diartikan sebagai kewajiban seorang warga negara untuk menjaga kewajiban pajaknya kepada negara meskipun ia tidak di negaranya pada saat ia bekerja, bisnis di luar dan seterusnya. Selama dia tetap menjadi warga negara secara resmi maka pajak tetap dipungut.

Misalnya ada pekerja dari Indonesia yang bekerja di Malaysia selama 6 bulan. Dalam rentang bahwa orang ini mendapat penghasilan maka harus membayar pajak ke negara asal dia.

Dari ketiga asas tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang menunjukkan bahwa dua asas asas domisili dan asas kebangsaan memiliki arti yang sama dari fokus pemungutan pajak pada subjek, yaitu di mana ia berdomisili dan kewarganegaraan mana ia berada wajib membayar pajak.

Berbeda dengan asas sumber, dalam asas ini tidak peduli siapa dia, di mana dia adalah fokus pemungutan pajak adalah dari mana sumber penghasilannya, bahkan jika ia adalah warga negara asing atau tidak berdomisili di tempat kerjanya tetapi ia tetap dikenai pajak.

Baca Juga:  Pengertian Pajak dan Contohnya

Selain itu ada perbedaan lain antara asas-asas tersebut, yaitu dalam asas domisili dan pajak pendapatan negara yang terkena tidak terbatas akan diperoleh dari dalam dan luar penghasilan pendapatan akan dikenakan pajak. Padahal dalam asas sumber pendapatan yang tunduk pada pajak terbatas hanya pendapatan dari sumber yang dikenakan pajak.

Negara yang mematuhi asas pemungutan pajak

Dalam hal penggunaan atau penerapan asas pemungutan pajak ini sesuai dengan kebijakan negara tersebut. Setiap negara tidak memiliki kesamaan dalam hal penerapan asas pemungutan pajak, hanya ada cukup untuk menerapkan asas, ada kombinasi dari dua asas.

Misalnya kombinasi asas domisili dan asas sumber, dapat juga merupakan kombinasi dari asas kebangsaan dan asas sumber dan asas domisili dengan asas kebangsaan.

Ada juga kombinasi dari 3 asas sekaligus asas domisili, asas kebangsaan dan asas sumber. Selanjutnya kami akan memberikan beberapa contoh negara dan penerapan asas pemungutan pajak.

1. Indonesia
Di negara kita, koleksi pajak Indonesia diatur dalam undang-undang yang semula UU No. 7 tahun 1983 yang saat ini diubah menjadi UU no.10 tahu n 1994 yang membahasa dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan subjek dan objek pajak.

Isi undang-undang ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia menerapkan asas domisili dan asas sumber sekaligus atau sekaligus dalam sistem pemungutan pajak.

Selain itu, Indonesia juga menerapkan asas perpajakan parsial tetapi parsial, yang khusus dalam hal-hal yang mengatur pengecualian subjek pajak untuk individu atau individu. Indonesia menerapkan dua asas penting ini karena mereka menganggap bahwa pajak adalah aset besar bagi negara yang memungkinkan tambahan devisa.

2. Jepang
Untuk negara Jepang untuk menerapkan dua kebijakan yang berbeda untuk penduduk (penduduk individu) dan non-penduduk (non-residen). Untuk penduduk Jepang untuk menerapkan asas domisili, di mana penduduk Jepang dikenakan pajak baiak yang diperoleh di Jepang dan di luar Jepang selama ia berdomisili di Jepang.

Adapun non-penduduk Jepang menerapkan asas sumber, di mana entitas bisnis luar negeri yang bergerak di wilayah Jepang maka mereka harus membayar pajak kepada Pemerintah Jepang. Jepang membedakan antara penduduk dan non-penduduk dengan tujuan agar penduduk asli Jepang mendapatkan prioritas di atas yang lain. Dengan begitu semua penduduk Jepang akan merasakan kemakmuran.

3. Australia
Untuk negara Australia, asas pemungutan pajak adalah asas sumber dan kewarganegaraan. Jika asas sumber hanya berlaku untuk entitas bisnis di luar negeri yang berada di Australia, hanya pendapatan dari sumber Australia yang dikenakan pajak, karena hasil eksternal tidak dikenakan pajak.

Adapun perusahaan milik negara atau milik swasta yang dimiliki oleh Australia membayar pajak atas seluruh pendapatan baik dari Australia atau dari orang lain.

Pada dasarnya penerapan asas pemungutan pajak adalah untuk memberikan kemudahan bagi negara atau pembayar pajak dalam pajak dan mengelola pajak. Untuk penerapan asas pemungutan pajak disesuaikan dengan kebijakan masing-masing negara dan kondisi ekonomi negara.

Asas pemungutan pajak yang diterapkan juga memiliki beberapa tujuan seperti menciptakan keadilan seperti semua warga negara, menciptakan kesejahteraan negara dengan pencapaian tujuan negara seperti pembangunan dan lain-lain.

17 Asas Pemungutan Pajak Menurut Para Ahli | Sejuta Artikel | 4.5
%d blogger menyukai ini: